Profil Kami

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan mulai beraktifitas tepatnya sejak tanggal 27 Januari 2012. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang pelayanan perizinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 dan peraturan Bupati Sinjai Nomor 58 Tahun 2012 tersebut di atas, maka untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Sinjai sejak beraktifitas tanggal 27 Januari 2012 tersebut, dilakukan rapat-rapat koordinasi maupun diskusi/FGD lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai langkah-langkah pembentukan dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2012 Tanggal 25 Juni 2012 Tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan, Pengelolaan dan Penandatangnan Perizinan dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala  Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai, yaitu:

  1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  2. Surat Izi Usaha Perdagangan (SIUP)
  3. Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK)
  4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
  5. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP)
  6. Tanda Daftar Industri (TDI)
  7. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  8. Izin Gangguan (HO)
  9. Izin Trayek
  10. Izin Penyelnggaraan Reklame

Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 bertambah lagi 1 (satu) jenis izin yang dilimpahkan yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebahagian kewenangan pengelolaan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan dari unit Kerja Teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai.

Dan pada 2 Januari 2014 bertambah sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) jenis izin berdasarkan peraturan Bupati sinjai Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan, Sebagai Berikut:

  1. Izin Prinsip
  2. Izin Lokasi
  3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi)
  4. Sutrat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
  5. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
  6. Surat Laik Operasional (SLO) Kapal Perikanan
  7. Izin Depot air minum Isi Ulang (DAMIU)
  8. Izin Toko Obat
  9. Izin Apotek
  10. Izin Praktik Klinik
  11. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
  12. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
  13. Izin Lingkungan
  14. Surat Izin Penampung Kayu Terdaftar (SIPKT)
  15. Izin Prinsip Penanaman Modal
  16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  17. Izin Prinsi Perubahan Modal
  18. Izin Usaha Penanaman Modal
  19. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
  20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
  21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
  22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
  23. Layanan Informasi Penanaman Modal
  24. Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
  25. Insentif Daerah dan atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah

Setiap perizinan tersebut, kewenangan penandatanganannnya dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP kecuali Izin prinsip yang karena bersifat strategis, maka penandatanganannya dilaksanakan oleh Bupati. Meskipun demikian, rangkaian proses administrasinya tetap dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DPMPTSP.

Dari 32 jenis izin tersebut di atas, sebagian besar memerlukan rekomendasi dinas/instansi terkait, kecuali 6 (enam) jenis izin penanaman modal. Dari keseluruhan Izin tersebut yang proses  penandatanganan izinnya masih dilakukan oleh dinas teknis adalah Surat Laik Operasional (SLO). Sedangkan khusus untuk izin Prinsip (Tata Ruang dan Menara Telekomunikasi), diproses di PTSP BPMPP namun ditandatangani oleh Bupati.

Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana terdapat beberapa perubahan dalam penyelenggaraan pembagian urusan pemerintahan, ada beberapa jenis izin yang penerbitannya ditarik ke pemerintahan Provinsi Sulaesi Selatan, yaitu:

  1. Segala bentuk perijinan yang berkaitan dengan Bidang Energi dan Sumber Data Mineral (Ijin Usaha Pertambangan) diserahkan dan permohonannya ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 541/527/DESDM tanggal 27 Januari 2015) yang diberlakukan sejak 28 Januari 2015;
  2. Segala bentuk perijinan yang berkaitan dengan bidang Kelautan dan perikanan, khususnya izin Usaha perikanan untuk kapal 4 GT-30 GT diserahkan dan permohonannya ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi selatan No. 523.2/434/BNS/03/DKP tanggal 4 Maret 2015) yang diberlakukan sejak 16 Maret 2015.

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai ditetapkan pada Tanggal 27 April 2017 dan mulai berlaku efektif sejak Tanggal 1 Juni 2017, dengan total jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang telah disederhanakan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jenis.

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIKELOLA :
1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Tanda Daftar Industri (TDI)
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
8. Izin Trayek / Kartu Pengawasan
9. Izin Reklame
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
11.  Izin Prinsip
12. Izin Lokasi
13.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi)
14.  Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
15. Izin Lingkungan
16. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan
17.Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA)
18.  Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
19. Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja
20.Izin Penelitian
21. Izin Tenaga Kesehatan
a. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter
b. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
c. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)
d. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
e. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
f. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
g. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis / Analis Laboratorium
h. Surat Izin Praktek Elektromedis
i. Surat Izin Praktek Perawat Anastesi
j. Surat Izin Praktek Radiografer
k. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Otometris
l. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
m. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
n. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
o. Surat Izin Kerja Perekam Medis
p. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
q. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)

23. Izin Sarana Kesehatan
a. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D
b. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
c. Izin Klinik
d. Izin Praktek Bersama Dokter
e. Izin Praktek Perawat Berkelompok
f. Izin Apotek
g. Izin Toko Obat
h. Izin Optik
i. Izin Toko Alat Kesehatan
24. Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan
a. Izin Damiu
b. Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional
c. Izin Tukang Gigi
d. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
25. Izin Lembaga Pendidikan Formal
a. Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
26. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal
a. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
27. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
a. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
c. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)