LAYANAN PERIZINAN

Surat Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan.

1. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 28  tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan;
6. Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor  36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002;
8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan Hunian Berimbang sebagaimana telah diubah dengan Permenpera Nomor 7 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Garis Sempadan Bangunan (GSB);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
17. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 341/VI/2012 tentang Penetapan Standar Nilai Bangunan Permanen dan Semi Permanen Permeter Bujusangkar Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai;
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sinjai.
19. Peraturan Bupati Sinjai  No. 312 Tahun 2016 tentang  Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

1. Surat Permohonan bermaterai 6000
2. Fotocopy KTP Pemohon atau pimpinan Perusahaan bagi yang berbadan hukum.
3. Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan Tanah/Sertifikat/AJB
4. Fotocopy Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
5. Surat Keterangan / Persetujuan tidak keberatan dari tetangga
6. Gambar / Denah Lokasi
7. Gambar bangunan baru atau gambar bangunan lama bagi pemohon IMB lanjutan
8. Fotocopy NPWP

1. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil Formulir pendaftaran di Loket Informasi Front Office DPMPTSP atau melalui Website kami.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket Pendaftaran;
3. Staf Loket Pendaftaran  memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran;
4. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
5. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke Bidang Pengkajian & Pemrosesan PTSP yang ada di Back Office, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi Tim teknis.
6. Tim Teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan dan atas dasar tersebut menerbitkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP selau koordinator TIM Teknis, membuat dan menandatangani BAPL.
7. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan ke Bidang Pengolahan Perizinan dan Non Perizinan untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan ke pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
8. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan untuk dilakukan penghitungan retribusi dan  pencetakan SKRD.
9. Petugas Loket Informasi di Front Office menghubungi pemohon, menyampaikan besaran retribusi dan meminta pemohon untuk membayarkan retribusi di loket pembayaran.
10. Petugas Loket Pembayaran menerima dan merigistrasi pembayaran pemohon sesuai SKRD dan memberikan bukti pembayaran retribusi kepada pemohon.
11. Bidang Pengkajian & Pemrosesan PTSP pencetakan izin.
12. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di Bidang Pelayanan Perizinan diteruskan ke loket penyerahan.
13. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti  pendaftaran, bukti pemb

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Data dan Pengaduan  atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.